Pattawari Lelaki yang Menanam Mimpi Menuai Pengabdian
Di sebuah desa bernama Sanrego, Kabupaten Bone, seorang anak kecil pernah tumbuh bersama lumpur sawah, bau tanah basah, dan doa-doa sederhana seorang ayah petani. Di sanalah kisah hidup Associated Professor Dr. Patawari, S.HI., M.H., bermula. Ia bukan lahir dari ruang-ruang elit akademik, bukan pula dibesarkan dalam kemewahan birokrasi. Ia lahir dari kesederhanaan yang mengajarkannya tentang ketekunan, kerendahan hati, dan keyakinan bahwa setiap benih yang ditanam dengan kesungguhan pada akhirnya akan menemukan musim panennya sendiri.
Ketika anak-anak lain mungkin bermain tanpa arah, Patawari kecil justru akrab dengan cangkul, pematang sawah, dan suara air yang mengalir di sela petakan padi. Bersama ayahnya, ia belajar menabur satu demi satu benih padi. Dari aktivitas sederhana itu, ia menyerap filosofi hidup yang kelak menjadi fondasi perjalanan intelektual dan kepemimpinannya: bahwa kehidupan membutuhkan proses, kesabaran, kerja keras, dan ketundukan kepada nilai-nilai moral.
Ia memahami sejak dini bahwa hujan dan terik matahari adalah bagian dari pertumbuhan. Bahwa tantangan, tekanan, bahkan konflik adalah jalan menuju kematangan. Kesadaran itulah yang kemudian membentuk karakter Patawari sebagai sosok yang tidak hanya tangguh secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.
Lahir di Bone pada 15 Mei 1981, Patawari menempuh pendidikan dasar di MIS 64 Berru Teko Kabupaten Bone, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Lappariaja dan SMA PGRI Lappariaja Kabupaten Bone. Jalan akademiknya terus bertumbuh ketika ia melanjutkan studi di UIN Alauddin Makassar dan meraih gelar Sarjana Syariah (S.HI.) pada tahun 2004. Semangat intelektualnya tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan studi Magister Hukum Tata Negara di Universitas Hasanuddin dan selesai pada tahun 2007, lalu menyempurnakan perjalanan akademiknya melalui Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2015.
Jejak intelektual Patawari sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari dunia gerakan mahasiswa dan organisasi kader. Dunia aktivisme menjadi ruang tempanya bertumbuh sebagai pemikir, organisator, sekaligus pejuang gagasan. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai sosok yang aktif, kritis, dan memiliki keberanian menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Tahun 2002, ia dipercaya menjadi Ketua Umum BEM Syariah IAIN Alauddin Makassar. Pada masa itu, dinamika organisasi mahasiswa sedang berada dalam suhu politik yang tinggi, terutama di tengah tarik-menarik pengaruh kelompok-kelompok besar seperti HMI dan PMII.
Namun Patawari memilih berdiri di jalur intelektualisme dan keberpihakan sosial. Baginya, organisasi bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan ruang pembentukan karakter dan pengabdian. Tahun 2003 ia menjabat Ketua PTKP HMI Komisariat Syariah UIN Alauddin Makassar, kemudian tahun 2004 menjadi Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya. Dari HMI, ia belajar berbicara di ruang publik, menyusun gagasan secara sistematis, dan memahami bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang kemampuan menjaga amanah.
Ia pernah mengatakan bahwa dirinya tidak merasa sebagai manusia paling cerdas untuk menguasai seluruh cabang pengetahuan, tetapi struktur dan proses kaderisasi di HMI mengajarkannya tentang pengalaman, pengorbanan, dan pembelajaran hidup. Karena itulah ia tumbuh menjadi kader organisatoris yang matang. Ia menjalani setiap jenjang kepemimpinan secara bertahap, bukan secara instan.
Karakter humorisnya membuat Patawari diterima di berbagai kalangan. Ia aktif dalam kelompok-kelompok diskusi, seminar, dan forum intelektual di Makassar hingga Sulawesi Selatan. Di balik gaya komunikasinya yang cair, tersimpan kemampuan analisis hukum dan politik yang tajam. Ia dikenal sebagai akademisi yang mampu menghubungkan teori dengan realitas sosial secara konkret.
Perjalanan karier organisasinya terus berkembang. Tahun 2005 ia menjadi Ketua Umum GRANAT IAIN Alauddin Makassar. Tahun 2006 menjabat Direktur Utama Sulawesi Selatan Institut (SSI). Tahun 2008 ia dipercaya menjadi Pengurus KNPI Sulawesi Selatan bidang Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, ia aktif di berbagai organisasi strategis seperti MASIKA ICMI Sulsel, KAHMI Makassar, hingga menjadi Ketua Yayasan Bhakti Keadilan pada tahun 2024.
Di dunia akademik, nama Patawari berkembang sebagai salah satu akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang produktif di kawasan Indonesia Timur. Ia kini menyandang jabatan akademik Lektor Kepala atau Associate Professor dengan pangkat Penata Golongan IV.A. Ia tercatat sebagai dosen tetap Program Magister Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT), dengan NIDN 0915058103 dan SINTA ID 6023843.
Karier strukturalnya di Universitas Indonesia Timur menunjukkan kapasitas kepemimpinan akademik yang konsisten. Tahun 2010 ia menjadi Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum UIT. Tahun 2013 dipercaya sebagai Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum UIT. Tahun 2016 menjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum UIT. Kemudian tahun 2018 hingga 2022 menjabat Asisten Direktur Pascasarjana UIT. Sejak tahun 2019 hingga sekarang, ia menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UIT, dan sejak tahun 2020 menjabat Ketua Senat Fakultas Hukum UIT.
Kepakarannya meliputi berbagai bidang strategis seperti Filsafat Hukum, Politik Hukum, Hukum Kepemiluan, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Legislative Drafting), hingga Pembaharuan Hukum Pidana. Bidang-bidang tersebut menjadikannya tidak hanya dikenal sebagai pengajar, tetapi juga sebagai ahli dalam pembentukan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
Sebagai akademisi, ia memiliki rekam jejak mengajar yang luas di berbagai perguruan tinggi. Selain sebagai dosen tetap di UIT, ia juga pernah menjadi dosen luar biasa di UIN Alauddin Makassar, IAIN Palopo, Universitas Bosowa, STIH Manokwari Papua Barat, Universitas Udayana Baubau, STIE YPUP Makassar, STIK Makassar, hingga berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia Timur. Jejak ini menunjukkan pengaruh akademiknya yang melampaui batas institusi formal.
Dalam praktik hukum, Patawari dikenal luas sebagai ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang kerap diminta menjadi saksi ahli di berbagai pengadilan. Sejak tahun 2011 hingga 2025, ia terlibat dalam puluhan perkara strategis, mulai dari kasus ijazah palsu di Polres Bone, sengketa ASN, perkara PTUN, praperadilan, tindak pidana korupsi, perkara pemilu, hingga sengketa administrasi pemerintahan di berbagai daerah seperti Makassar, Jayapura, Enrekang, Kutai Timur, Maros, dan Kalimantan Timur.
Kemampuannya memberikan keterangan ahli menjadikannya salah satu rujukan penting dalam perkara-perkara ketatanegaraan dan administrasi publik di Indonesia Timur. Ia tidak hanya hadir sebagai akademisi di ruang kelas, tetapi juga sebagai intelektual organik yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum dan penguatan demokrasi.
Selain aktif di pengadilan, Patawari juga berkiprah sebagai tenaga ahli hukum dan pemerintahan dalam penyusunan berbagai rancangan peraturan daerah (Ranperda). Ia terlibat sebagai tenaga ahli di Kementerian PUPR, DPRD Sulawesi Selatan, DPRD Sulawesi Barat, DPRD Makassar, DPRD Bone, DPRD Enrekang, DPRD Luwu, hingga berbagai pemerintah daerah seperti Parepare, Gowa, Mamuju, Luwu Timur, Kolaka Utara, Sinjai, Maros, Bantaeng, dan banyak daerah lainnya.
Keahlian legislative drafting yang dimilikinya menjadikan Patawari sebagai salah satu akademisi hukum yang tidak hanya memahami teori peraturan perundang-undangan, tetapi juga terlibat langsung dalam konstruksi kebijakan publik daerah. Ia turut mendampingi penyusunan regulasi tentang pembangunan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, hingga kebijakan ekonomi daerah.
Produktivitas akademiknya juga terlihat dari karya-karya ilmiah dan buku yang ditulisnya. Skripsinya membahas “Prospek Penerapan Syariat Islam di Era Otonomi Daerah” pada tahun 2004. Tesisnya menyoroti implementasi kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam pemilu DPRD di Sulawesi Selatan tahun 2007. Sementara disertasinya tahun 2015 mengangkat tema “Penataan Hukum Pemilihan Umum dan Pengawasan terhadap Anggota DPR dalam Mewujudkan Anggota DPR yang Aspiratif.”
Ia juga menulis dan mengedit berbagai buku penting seperti Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat, Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lorong Hukum, Metode Penelitian Hukum, Hukum Tata Negara, hingga Perlindungan Hukum Anak Jalanan pada tahun 2025.
Publikasi jurnalnya tersebar di berbagai jurnal nasional dan internasional, termasuk jurnal bereputasi Scopus. Beberapa tema besar yang konsisten ia kaji meliputi demokrasi, hukum tata negara, politik hukum, anti-korupsi, hukum pemilu, constitutional supremacy, legislative drafting, perlindungan konsumen, hingga hubungan hukum internasional dalam komunitas ASEAN.
Pada tahun 2024, ia menerbitkan artikel internasional berjudul Indonesia’s Strategic Role in the Development of International Law in the ASEAN Community pada Tirtayasa Journal of International Law, serta artikel The Constitutionality of Special Mining Business Permit (IUPK) Application to Community Organisations in Indonesia pada International Journal of Religion. Tahun 2026, ia kembali menghasilkan karya ilmiah tentang Judicial Activism of The Constitutional Court in Rulings on The Review of Laws.
Selain menjadi penulis, ia juga dipercaya sebagai reviewer di berbagai jurnal hukum nasional, seperti Jurnal Petitum UIT, Jurnal UIS Universitas Mataram, Risalah Hukum Fakultas Hukum Mulawarman, hingga Law Review Faculty of Law Pelita Harapan University.
Di ruang publik, Patawari aktif menjadi pembicara seminar, pelatihan, penyuluhan hukum, pendidikan politik, dan forum akademik di berbagai institusi pemerintahan, organisasi advokat, Bawaslu, perguruan tinggi, serta media televisi seperti TVRI Makassar, Celebes TV, Fajar TV, dan Kompas TV Makassar.
Dedikasinya menghadirkan sejumlah penghargaan, di antaranya penghargaan sebagai pemberi keterangan ahli terkait sengketa pemilu PTUN Jayapura tahun 2020, Dosen Terbaik Universitas Indonesia Timur tahun 2021, penghargaan pengabdian 10 tahun dari LLDikti tahun 2022, dan penghargaan sebagai tenaga ahli pembentukan peraturan daerah oleh ARN Law Firm.
Namun di balik seluruh gelar akademik, jabatan struktural, pengalaman hukum, dan reputasi intelektual itu, Patawari tetaplah anak kampung dari Sanrego yang percaya bahwa kehidupan adalah tentang menanam benih. Ia masih memegang keyakinan yang sama seperti ketika kecil membantu ayahnya di sawah: bahwa kerja keras, moralitas, dan ketekunan tidak pernah mengkhianati hasil.
Ia adalah perpaduan antara aktivis, akademisi, ahli hukum, organisator, penulis, dan pendidik. Sosok yang menjadikan ilmu bukan sekadar instrumen karier, tetapi alat pengabdian untuk masyarakat. Dalam dirinya, intelektualitas tidak berdiri di menara gading, melainkan berjalan di lorong-lorong hukum, ruang kuliah, pengadilan, kantor DPRD, hingga forum-forum rakyat.
Dari Sanrego, ia menanam mimpi. Dari hukum, ia membangun pengaruh. Dan dari pengabdian, ia meneguhkan namanya sebagai salah satu intelektual hukum dan tata negara paling produktif di kawasan Indonesia Timur.
Biodata
Associated Prof. Dr. Patawari, S.HI., M.H.
Tempat / Tanggal Lahir : Bone, 15 Mei 1981
Alamat : Jl. Daeng Ramang Blok B No. 9
Email : tuan.patawari@gmail.com
Pendidikan
• S1 : UIN Alauddin Makassar
• S2 : Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar
• S3 : Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar
Pengalaman Tenaga Ahli / Konsultan
• Kementerian PUPR PSPLP Tangerang
• Kementerian PUPR PSPLP Sulawesi Selatan
• Kementerian PUPR PSPLP Sulawesi Barat
• Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan
• PD Parkir Kota Makassar
• Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng
Pengalaman Pekerjaan / Pemateri
1. Saksi Ahli
TUN, PN Makassar, PN Luwu Timur, PN Maros, Polres Gowa, Polres Enrekang, PN Bulukumba, PN Jeneponto, dan lainnya
2. Pemateri Kementerian
o Kementerian Pemuda dan Olahraga
o Kementerian PUPR (Pusat)
o Kementerian PUPR PSPLP (Tangerang, Sulsel, Sulbar)
o Kementerian Hukum dan HAM
3. Pemateri Pemerintah Daerah (PEMDA)
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, serta berbagai kabupaten/kota
4. Pemateri dan tenaga Ahli di DPRD
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Majene, Bone, Parepare, Sengkang, Makassar, Takalar, Bulukumba, Palopo, Sinjai, mamuju, Majene, Polman, Tangerang, Maros, Barru, Enrekang, Sengkang, Luwu Timur, Luwu Takalar, Pinrang dan lainnya
5. Pemateri Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Jeneponto, Sinjai, Sengkang, dan lainnya
6. Pemateri NGO dan ORMAS
HMI, LBH Bhakti, KOPEL, Magna Suara Indonesia, PERADI Sulsel, LBH NVNJ, ABDESI Sulsel, KNPI Beranda Hukum Indonesia, dan lainnya
7. Pemateri BAWASLU
Bulukumba, Takalar, Pangkep, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Luwu, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan lainnya
8. Pemateri Partai Politik
Hanura, Gerindra, NasDem
Karya Ilmiah
• Buku : 7 judul
• Jurnal : ±50 judul
• Makalah : ±100 judul
• Skripsi : ±60 halaman
• Tesis : ±250 halaman
• Disertasi : ±700 halaman
