MAKASSAR, LINKSULSEL.COM- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta keseriusan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dari Dinas Ketenagakerjaan Makassar dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran dan problem ketenagakerjaan lainnya.
Pasalnya, hingga kini laporan yang masuk ke DPRD Makassar mengenai pekerja yang dikeluarkan hingga gaji yang tidak sesuai diberikan perusahaan. Belum lagi, masalah ketenagakerjaan dengan susahnya mencari kerja di Makassar menempati posisi kelima selain persoalan listrik, penanganan banjir, air bersih, dan drainase.
Menurut Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk membahas masalah penanganan pengangguran dan lapangan kerja di Kota Makassar.
Apalagi, persoalan ketenagakerjaan di tahun 2025 harus turun. Minimal, pemerintah kota senantiasa berkoordinasi dengan tiap perusahaan, mendorong penambahan pekerja dan membuka lowongan kerja di Makassar.
“Saya coba akan bicarakan nanti dengan dinas ketenagakerjaan, kita pasti pikirkan dan bicarakan bersama dengan pemerintah kota. Karena tidak bisa menutup mata bahwa angka pengangguran di Makassar itu masih tinggi. Intinya kita akan pastikan hal ini tuntas di 2025, komunikasi sudah harus dijalin dengan perusahaan-perusahaan dan perlu juga kita jamin pekerja ini di perusahaan haknya,” ungkapnya, Senin 4 November 2024.
Lanjut Legislator Fraksi NasDem Makassar ini bahwa, bukan hanya soal pendidikan dan problem kesehatan yang masih terjadi di Makassar, melainkan problem ketenagakerjaan juga perlu mendapat sorotan. Sebab sejumlah aduan mengenai pekerja yang diberhentikan masih terus menjadi soal hingga aduan upah pekerja yang diberikan perusahaan tidak sesuai.
“Ini kita minta upaya pemerintah dalam mengurangi secepatnya jumlah ini, setidaknya ada pergerakan. Kita sedikitnya menerima puluhan aduan soal pekerja yang bekerja tidak diberikan gaji yang sesuai, pekerja yang tidak diberikan jaminan perusahaan sampai ada yang diberhentikan begitu saja,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Reski Nur juga mengaku Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan gebrakan terkait lapangan kerja makin minim dan hal ini salah satu masalah serius yang harus dituntaskan pemerintah, apalagi banyak penyebab susahnya masyarakat mencari kerja di Makassar.
“Ini memang kompleks dan perlu perhatian. Jadi tinggi angka pengangguran ini perlu ditanggapi serius. Semestinya mereka (masyarakat) diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bekerja, kita juga perlu membangun lebih lagi dengan perusahaan dalam membuka lapangan pekerjaan,” tuturnya.
Editor: Arus Ahmad
