• Pengelolaan RPH Makassar Bermasalah, Abd Rahman Bando Minta Ditutup
    Oleh | Rabu, 4 September 2019 | 12:15 WITA

    Pengelolaan RPH Makassar Bermasalah, Abd Rahman Bando Minta Ditutup

    LINKSULSEL.COM – Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar Abd. Rahman Bando melontarkan kritik terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Makassar.

    Menurut Rahman, pengelolaan RPH keliru lantaran tidak maksimal dalam pengelolaannya.

    “Bahkan fungsi dari sebuah perusahaan di RPH selama ini tidak pernah berjalan semestinya,” kata dia, Rabu, 4 September 2019.

    Dia menjelaskan bahwa dirinya tengah mengusulkan dan tengah membahas penutupan PD RPH Kota Makassar. Kendati begitu, ia mengatakan proses penutupan ini bisa saja dibatalkan.

    Kepala DP2 Kota Makassar mengatakan, RPH bisa saja tetap menjadi PD. Namun ruang gerak perusahaan harus lebih diperluas. Meurut Rahman, jika hanya mengandalkan pemotongan hewan, lebih baik ditutup saja.

    Jika pengusulan penutupan ingin dibatalkan, sebaiknya RPH tidak hanya mengandalkan retribusi pemotongan hewan saja. Seharusnya, RPH lebih bergerak di ternak dan dagingnya,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, perusahaan daerah ini bisa memperdagangkan daging serta bisa memasok sapi. Selain itu juga, produk-produk turunan dari hasil pemotongan seharusnya bisa diperjualbelikan RPH.

    “RPH ini juga harusnya mengelola produk-produk turunan dari hasil pemotongan, misal mau mengelola kulit, kelola kerajinan tulang. Ini yang saya lihat, di RPH sana langsung dibuang. Jadi dimana pengelolaan enterpreneurnya,” ungkap Rahman.

    Namun jika tetap hanya mengandalkan pemotongan hewan, maka sebaiknya tidak dalam bentuk perusahaan. Pemotongan itu dikatakan Rahman adalah layanan umum. Jadi menurutnya, fungsi layanan lah yang harus lebih diutamakan, bukan dalam bentuk perusahaan.

    “Kalau untuk proses penyembelihan dengan standar yang ditentukan oleh peraturan dan undang-undang, termasuk kesejahteraan hewan, prosedur penyembelihan, itu sebaiknya dikelola oleh instansi teknis yang menangani saja. Jadi tidak usah ada perusahaan,” jelasnya.