Oleh: Muhammad Askar, SKM ( Wakil Sekretaris DPW Asprindo Sulawesi Selatan)
Sulawesi Selatan sedang berada di persimpangan sejarah ekonomi. Di satu sisi, provinsi ini memiliki sumber daya alam melimpah, posisi strategis sebagai gerbang Kawasan Timur Indonesia, dan demografi bonus yang menjanjikan. Namun, di sisi lain, dominasi modal asing dan konglomerasi non-lokal dalam sektor-sektor vital masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi kemandirian ekonomi daerah.
Dalam konteks inilah, pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Sulawesi Selatan bukan sekadar pergantian kepengurusan organisasi. Sejak di tinggal oleh Almarhum Andi Kilat Karaka DPW Asprindo Sulawesi Selatan memperlihatkan geliat kegiatan yang mumpuni , Pelantikan DPW Asprindo Sulawesi Selatan yang akan di nahkodai oleh Ir. Abu Hasan Hargani yang Insya Allah akan berlangsung 18 Juli 2026 di Hotel Rinra Makassar Ini adalah momentum strategis untuk “mendaras” kembali peran pengusaha lokal sebagai tulang punggung kedaulatan ekonomi Sulsel. Dengan kepemimpinan baru yang diusung, Asprindo Sulsel dituntut untuk bertransformasi dari sekadar wadah asosiasi menjadi engine of growth yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat pribumi.
1. Dari “Petarung” Menjadi “Pembangun Ekosistem”
Ketua Umum DPP Asprindo Pusat H. Jose Rizal pernah menegaskan bahwa pengusaha Bumiputera harus menjadi “petarung” di negeri sendiri dan daerah sendiri , Narasi ini relevan untuk membangkitkan mentalitas kompetitif.
Namun, jelang pelantikan DPW Asprindo Sulsel periode ini ( 2026-2031 ) , narasi tersebut perlu diperluas. Menjadi petarung saja tidak cukup jika arena pertandingannya timpang.
Oleh karena itu Peran strategis DPW Asprindo Sulsel yang baru harus bergeser menuju pembangunan ekosistem bisnis yang inklusif. Artinya, fokusnya bukan hanya pada bagaimana anggota asosiasi memenangkan tender atau proyek, tetapi bagaimana menciptakan rantai pasok (supply chain) yang memungkinkan UMKM lokal masuk sebagai mitra utama korporasi besar. Tanpa intervensi struktural ini, pengusaha Bumiputera akan terus terjebak dalam persaingan harga yang mematikan, alih-alih bersaing berdasarkan nilai tambah dan inovasi.
2. Sinergi dengan Visi Pembangunan Daerah Sulsel
Pelantikan pengurus baru harus dibaca sebagai sinyal penyelarasan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel. Asprindo tidak boleh beroperasi dalam silo. Pengurus DPW yang baru harus mampu menerjemahkan program prioritas gubernur—mulai dari ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga pariwisata—menjadi peluang bisnis konkret bagi anggotanya.
Ini menuntut kapasitas manajerial dan lobi politik yang kuat. Asprindo Sulsel harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar penerima bantuan atau peserta sosialisasi. Mereka harus mampu memberikan masukan berbasis data mengenai hambatan regulasi, akses permodalan, dan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan pengusaha lokal. Kolaborasi pentahelix antara Asprindo, Pemprov Sulsel, akademisi, perbankan, dan media adalah kunci agar kebijakan pro-pribumi tidak berhenti di atas kertas.
3. Modernisasi Mentalitas dan Adaptasi Teknologi
Salah satu tantangan klasik pengusaha Bumiputera adalah ketergantungan pada model bisnis konvensional dan jaringan kekerabatan. Di era digital dan transisi hijau saat ini, hal ini menjadi liabilities. DPW Asprindo Sulsel yang baru memiliki mandat suci untuk melakukan regenerasi mentalitas bisnis.
Program kerja ke depan harus memprioritaskan:
* Literasi Digital dan E-Commerce: Membantu anggota beralih dari transaksi tatap muka ke platform digital yang menjangkau pasar nasional bahkan global.
* Standarisasi dan Sertifikasi: Memfasilitasi anggota untuk mendapatkan sertifikasi halal, ISO, dan standar ekspor. Produk lokal Sulsel punya potensi luar biasa, tapi sering gagal karena belum memenuhi standar kualitas internasional.
* Akses Pembiayaan Alternatif: Bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan fintech lending untuk membuka keran modal yang selama ini macet akibat agunan fisik yang tidak dimiliki pengusaha mikro-kecil.
4. Menjaga Marwah dan Integritas Organisasi
Sebagai organisasi yang mengusung identitas “Bumiputera”, Asprindo memikul beban moral yang berat. Masyarakat mengharapkan integritas yang lebih tinggi dibanding organisasi bisnis lainnya. Pelantikan ini juga merupakan ujian legitimasi. Apakah pengurus baru benar-benar representatif dari aspirasi pengusaha lokal, atau hanya elitis?
Transparansi dalam pengelolaan organisasi, meritokrasi dalam penempatan jabatan, dan komitmen anti-korupsi adalah harga mati. Jika Asprindo Sulsel ingin dihormati oleh pemangku kepentingan lain, mereka harus terlebih dahulu membuktikan bahwa rumah sendiri sudah bersih dan tertata rapi. Kepercayaan publik adalah aset terbesar yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Kesimpulan: Menulis Ulang Sejarah Ekonomi Sulsel
Pelantikan DPW Asprindo Sulawesi Selatan adalah titik awal, bukan garis finis. Sejarah ekonomi Sulsel mencatat banyak keberhasilan individu pengusaha pribumi, namun jarang mencatat keberhasilan kolektif yang sistemik.
Tugas berat menanti pengurus baru: mengubah kemenangan individu menjadi kemakmuran kolektif. Mengubah rasa bangga menjadi produk nyata. Mengubah wacana pemberdayaan menjadi statistik pertumbuhan PDRB yang inklusif.
Jika DPW Asprindo Sulsel mampu menjalankan amanah ini dengan cerdas, kolaboratif, dan berintegritas, maka pelantikan kali ini akan dikenang sebagai tonggak kebangkitan ekonomi kerakyatan di Bumi La Galigo. Sebaliknya, jika hanya menjadi seremonial belaka, maka sejarah akan mencatatnya sebagai kesempatan emas yang terlewatkan.
“Pengusaha Bumiputera Sulsel tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh ekosistem yang adil, kompetensi yang mumpuni, dan kepemimpinan yang visioner.”
