Ketua Dewan Pakar Asprindo: Pemerintah Perlu Perkuat Dukungan bagi UMKM

Makassar, Linksulsel – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) Sulawesi Selatan periode 2025–2030 resmi dilantik di Hotel Rinra Makassar, Minggu (19/7/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP ASPRINDO, Jose Rizal, melalui proses restrukturisasi kepengurusan yang menetapkan Ir. Abu Hasan sebagai Ketua DPW ASPRINDO Sulsel.
Dalam kepengurusan baru tersebut, Abu Hasan didampingi Uya Bustamin sebagai Sekretaris dan Rasmi Ridjang Sikati sebagai Bendahara. Pelantikan dihadiri sejumlah tokoh, akademisi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta ratusan pelaku usaha dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Rangkaian pelantikan dirangkaikan dengan Musyawarah ASPRINDO Sulsel yang diikuti sekitar 200 peserta dengan latar belakang usaha yang beragam.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Andi Tobo, menyampaikan materi mengenai tantangan dan peluang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era global.
Menurut Andi Tobo, sektor UMKM masih menghadapi berbagai hambatan sehingga sulit berkembang dan bersaing dengan pelaku usaha berskala besar. Ia menilai perhatian pemerintah terhadap pengembangan UMKM masih perlu diperkuat, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, hingga perluasan akses pasar ekspor.
“UMKM kita sulit berkembang karena kualitas SDM masih terbatas, belum menguasai teknologi, dan belum mampu membaca peluang ekspor maupun impor. Akibatnya, sebagian besar hanya bergerak di pasar lokal. Negara melalui pemerintah harus hadir untuk mengembangkan potensi besar yang dimiliki Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 3.000 UMKM yang tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, dengan sekitar 60 persen berada di Kota Makassar. Menurutnya, kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah sangat besar sehingga perlu mendapat dukungan nyata, termasuk kemudahan akses pembiayaan.
Andi Tobo yang juga Komisaris Utama PT. Paska Genomika Nusantara,, salah satu perusahaan distributor produk kesehatan ini menilai, kekuatan ekonomi Indonesia justru bertumpu pada sektor UMKM. Pengalaman selama pandemi Covid-19, kata dia, menunjukkan bahwa pelaku UMKM merupakan kelompok usaha yang paling mampu bertahan di tengah krisis.
“Ketika pandemi terjadi, justru UMKM, termasuk sektor makanan dan minuman, yang tetap bertahan. Karena itu pemerintah harus lebih serius membina UMKM agar mereka bisa tumbuh menjadi usaha yang besar dan kuat,” katanya.
Ia juga mendorong kepengurusan baru ASPRINDO Sulsel menjadikan keberhasilan UMKM sebagai indikator utama organisasi. Menurutnya, keberhasilan ASPRINDO dapat diukur dari semakin banyaknya UMKM yang naik kelas menjadi perusahaan berskala lebih besar.
“ASPRINDO harus menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus mediator bagi UMKM agar memperoleh akses permodalan, pembinaan, dan kesempatan berkembang seperti pengusaha besar lainnya, jadi UMKM setiap tahun akan berkurang karena sudah tumbuh menjadi usaha besar,” ujarnya.
Keluhan Pelaku Usaha
Dalam sesi dialog, salah seorang peserta Ibu Ariani, pemilik PT Lontara Jaya Nusantara yang memproduksi madu, menyampaikan kendala yang dihadapi dalam mengekspor madu hutan ke Hong Kong.
Menurutnya, permintaan madu asli dari Hong Kong sangat tinggi. Namun biaya pengiriman dari Sulawesi Selatan menuju Surabaya justru lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman ke Hong Kong.
Selain persoalan logistik, keterbatasan modal juga menjadi kendala sehingga perusahaan belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar luar negeri. Keluhan tersebut disampaikan di hadapan pengurus Asprindo serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar yang turut menghadiri kegiatan tersebut.
Andi Tobo menilai pemerintah perlu hadir melalui dukungan permodalan, kemudahan distribusi, serta perluasan akses pemasaran agar produk-produk UMKM mampu menembus pasar ekspor.
Fokus Konsolidasi Organisasi
Andi Tobo menjelaskan setelah wafatnya Ketua DPW ASPRINDO Sulsel sebelumnya, Kilat Karaka, konsolidasi organisasi harus semakin optimal.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, ASPRINDO perlu mulai menyusun berbagai program kerja yang akan dibahas dalam Rapat Kerja (Raker). Salah satu prioritas utama adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten dan kota aktif menjalankan program organisasi.
“Hingga saat ini masih ada beberapa DPC yang belum aktif sesuai harapan. Ke depan kami ingin seluruh pengurus di daerah memiliki orientasi dan program yang jelas,” katanya.
Dorong Kemitraan dengan Pemerintah
Ke depan, ASPRINDO diharapakn mampu memperkuat kemitraan dengan pemerintah melalui audiensi dan komunikasi yang lebih intensif. Fokus utamanya adalah mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM, meningkatkan kemampuan teknologi dan digitalisasi, memperkuat pemasaran, serta meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Andi Tobo juga menyoroti masih rendahnya keberanian sebagian pelaku UMKM untuk memperluas usaha dan berkompetisi. Selain itu, pola kerja sama antarpelaku usaha dinilai masih lemah sehingga menghambat pengembangan usaha.
“Sebagian pelaku UMKM masih takut memulai usaha yang lebih besar dan cenderung bekerja sendiri. Padahal kolaborasi dengan pelaku usaha lain sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan bisnis,” katanya.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga masih menjadi tantangan besar bagi sebagian besar UMKM di daerah.
Perlunya Hilirisasi Industri
Selain persoalan teknologi, Andi Tobo menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian. Berbagai komoditas seperti jeruk, sagu, dan markisa di Sulawesi, masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya belum maksimal.
Ia mengutip pandangan Prof. Amiruddin bahwa masyarakat perlu didorong untuk mengubah pola pikir dari sekadar “petik dan jual” menjadi “petik, olah, dan jual”. Menurutnya, pengembangan industri pengolahan akan meningkatkan nilai ekonomi produk sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Kalau industri berkembang, maka penyerapan tenaga kerja juga meningkat. ASPRINDO harus ikut mendorong lahirnya industri pengolahan hasil bumi di daerah,” katanya.
Bangun Regulasi yang Berpihak
ASPRINDO juga berharap terbangun harmonisasi antara organisasi dengan pemerintah sehingga berbagai persoalan yang dihadapi UMKM dapat dirumuskan menjadi kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha.
“ASPRINDO harus menjadi laboratorium yang memetakan persoalan UMKM, kemudian bersama pemerintah mencari solusi agar UMKM bisa naik kelas menjadi usaha besar,” ujarnya.
Ia optimistis, apabila dukungan terhadap UMKM semakin kuat, pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat. Menurutnya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi umumnya memiliki masyarakat yang lebih sejahtera karena kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. (Usd)