MAKASSAR, LINKSULSEL.COM– Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) turut berkontribusi untuk mewujudkan pasar ternak terintegrasi.
Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Makassar, Rahman Bando mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah.
Melalui Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan, Rahman Bando mengaku sudah dipanggil untuk menghadap ke Gubernur Nurdin Abdullah memaparkan konsep pasar ternak terintegrasi yang merupakan inovasi pemerintah kota.
“Saya sudah siapkan proposalnya untuk diteruskan ke pak gubernur. Kita juga sudah izin ke Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto untuk mempersentasekan bagaimana konsep dan desain pasar ternak terintegrasi ini,” kata Rahman, beberapa waktu lalu.
Konsep pasar ternak terintegrasi yang bakal dipaparkan dihadapan Nurdin Abdullah nantinya memiliki standar internasional. Pasalnya, kawasan tersebut diharapkan bisa menjadi destinasi wisata dan edukasi kepada masyarakat.
Sebab, ada begitu banyak layanan yang akan dihadirkan didalam satu kawasan tersebut. Mulai dari puskeswan, RPH, pasar ternak modern, industri pengolahan limbah, pengolahan bio gas, pengolahan kulit, tulang dan laboratorium mini.
Namun, pasar ternak terintegrasi ini belum bisa terealisasi lantaran masih terkendala lahan. Pasalnya, untuk mewujudkan proyek tersebut dibutuhkan lahan seluas 10 hektar.
Namun, lahan RPH Tamangapa baru mencapai 3 hektar lebih, sehingga dibutuhkan tambahan lahan sekitar 6 sampai 7 hektar.
Oleh karenanya, pihak DP2 Makassar membutuhkan bantuan pemerintah provinsi perihal pemenuhan lahan tersebut. “Provinsi punya lahan 2 hektar lebih, sementata kita sudah punya 3 hektar lebih, jadi sudah ada 5 hektar lebih. Target saya 10 hektar, masa tinggal 4 hektar lebih pemerintah provinsi dan kota tidak bisa bersinergi,” ucapnya.
(SN)
Editor: Ahmad
