MAKASSAR, LINKSULSEL.COM– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel), menggelar seminar nasional bertema “Daya Dukung Pemerintah Daerah dalam Implementasi UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)”, Minggu 7 Oktober 2018 di Hotel Almadera Jalan Somba Opu Makassar.
Ada 4 narasumber yang hadir dalam seminar tersebut, yakni Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Prof Sukoso, Sekretaris MUI Sulsel Prof HM Ghalib, Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel yang juga Wakil Rektor I Universitas Islam Makassar Prof Arfin Hamid, dan Asisten II Setda Provinsi Sulsel Muhammad Firda.
Ketua MUI Sulsel Bidang Informasi dan Komunikasi, Waspada Santing mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan MUI Sulsel dalam mensosialisasikan pentingnya Jaminan Produk Halal (JPH).
“Makanya hari ini kami mengundang berbagai komponen untuk ikut berdiskusi di sini. Bahkan supaya semua jelas, kami mengundang langsung kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” katanya.
Sementara itu, Kepala BP JPH Kemenag RI, Prof. Ir. Sukoso mengemukakan bahwa pentingnya Undang-undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar segera diterapkan, agar nantinya sertifikasi halal bagi industri kuliner, UMKM, hotel dapat segera diterbitkan.
“Kenapa tidak berjalan sertifikasi halal? Karena undang-undangnya belum ada. Oleh karenanya dibutuhkan peran kita agar pemerintah segera menerapkannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal di Sulsel masih sangat minim. Hal itu dibuktikan dengan jumlah hotel dan restoran yang telah memiliki sertifikasi halal.
“Tadi kita dengar bersama, jumlah hotel di Sulsel yang telah memiliki sertifikat halal baru dua. Sementara restoran atau rumah makan itu baru sekitar 300 dari 2000 restoran yang tercatat di PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia),” ungkapnya.
Ahmad Rusli
