Mengabdikan Hidup untuk Ilmu Pemerintahan dan Penguatan Kebangsaan
Dari sebuah wilayah kecil di Cakke, Kabupaten Enrekang, lahirlah sosok akademisi dan organisatoris nasional yang kini dikenal luas di lingkungan pemerintahan dan pendidikan tinggi Indonesia. Dialah Mansyur Achmad, seorang Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang meniti perjalanan panjang dari dunia akademik hingga organisasi nasional.
Lahir pada 5 Februari 1961, Mansyur Achmad tumbuh dalam tradisi pendidikan dan semangat pengabdian. Perjalanan akademiknya dimulai dari bangku sekolah di Cakke, sebelum melanjutkan studi Ilmu Administrasi di Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Ujung Pandang. Semangat intelektualnya terus berkembang hingga meraih gelar Magister di Universitas Hasanuddin dan Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Padjadjaran Bandung.
Tak berhenti di dalam negeri, Mansyur Achmad juga memperluas wawasan internasional melalui pendidikan Human Right and Conflict Transformation Training di Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo, Norwegia. Pengalaman tersebut memperkuat perspektifnya dalam isu pemerintahan, demokrasi, pelayanan publik, hingga pembangunan masyarakat.
Karier akademiknya dimulai sebagai dosen di UVRI Ujung Pandang pada tahun 1987. Sejak 2005, ia resmi menjadi dosen tetap di IPDN Kemendagri RI dan aktif sebagai instruktur di lingkungan Pusdiklat Kemendagri. Kiprahnya terus berkembang hingga dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Anggota Senat IPDN, Sekretaris Program Doktor, Ketua Program Doktor IPDN periode 2021–2025, hingga Kepala Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana IPDN sejak tahun 2025.
Selain dikenal sebagai akademisi, Mansyur Achmad juga merupakan figur organisasi yang sangat aktif. Ia pernah memimpin dan mengisi berbagai posisi penting di organisasi nasional, mulai dari ICMI Jakarta Megapolitan, KAHMI DKI Jakarta, hingga berbagai organisasi kedaerahan dan profesi. Saat ini, ia tercatat sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Ketua Harian Gerakan Bela Negara Indonesia (GBNI), serta Ketua Umum Pusat Kajian Strategis Ideologi Pancasila (PUSKAS IP).
Kecintaannya terhadap dunia intelektual tercermin dari produktivitas ilmiahnya. Puluhan jurnal nasional dan internasional telah dipublikasikan, terutama dalam bidang otonomi daerah, pemerintahan digital, desentralisasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Beberapa karya ilmiahnya bahkan terbit di jurnal internasional bereputasi Q4 hingga Q1.
Di bidang kepenulisan buku, Mansyur Achmad dikenal sebagai penulis produktif. Buku-bukunya seperti Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik, Dilema Desentralisasi dan Otonomi Daerah, hingga Mobile Government menjadi referensi penting bagi mahasiswa, birokrat, dan akademisi administrasi publik di Indonesia.
Tak hanya di ruang kuliah dan seminar, Mansyur Achmad juga aktif menjadi narasumber di berbagai forum nasional dan internasional, mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, hingga Australia. Tema yang diangkat pun beragam, mulai dari otonomi daerah, demokrasi, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan masyarakat berbasis kebangsaan.
Dengan pengalaman panjang di dunia akademik, birokrasi, dan organisasi, Prof. Mansyur Achmad menjadi salah satu tokoh yang konsisten memperjuangkan penguatan ilmu pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Sosoknya dikenal bukan hanya sebagai dosen dan peneliti, tetapi juga sebagai pemikir pemerintahan yang aktif membangun jejaring intelektual dan kebangsaan lintas daerah serta lintas generasi.
Lahirkan Puluhan Jurnal dan Buku Administrasi Publik
Konsistensi Mansyur Achmad dalam dunia akademik tidak hanya terlihat dari kiprahnya sebagai Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tetapi juga dari produktivitasnya menghasilkan karya ilmiah yang tersebar di berbagai jurnal nasional, internasional, hingga buku-buku referensi administrasi publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, Prof. Mansyur Achmad aktif menulis berbagai jurnal nasional yang fokus pada isu pelayanan publik, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan digital, hingga pembangunan desa. Salah satu karya terbarunya pada tahun 2023 berjudul The Influence of Employee Professionalism and Competence in Improving the Quality of Employee Service yang membahas profesionalisme aparatur dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Jakarta Barat.
Selain itu, ia juga menulis tentang implementasi kebijakan Bangga Papua di Kabupaten Asmat, pengembangan modal sosial masyarakat dalam program Makassar Tidak Rantasa, hingga implementasi sistem elektronik surat dalam mewujudkan electronic government di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan sejak tahun 1999, Mansyur Achmad telah aktif menghasilkan karya ilmiah, salah satunya melalui penelitian Numerical Computation of Theory of Heat Conduction for Waterflow Analysis.
Tak hanya di tingkat nasional, kiprah akademiknya juga menembus jurnal internasional bereputasi. Sejumlah artikel yang ditulisnya terbit di jurnal internasional Q4 hingga Q1 dengan tema besar pemerintahan, desentralisasi, digitalisasi layanan publik, demokrasi, hingga pembangunan sosial.
Salah satu karya internasionalnya yang mendapat perhatian adalah The Governments’ Use of Social Networking Sites (SNS) to Promote Citizens’ Trust During COVID-19 yang terbit pada jurnal bereputasi Q1 tahun 2023. Penelitian tersebut membahas bagaimana pemerintah menggunakan media sosial untuk membangun kepercayaan publik di masa pandemi.
Ia juga menulis tentang Dilemma of Decentralization and Local Autonomy in Indonesia, The Dynamics of Regional Autonomy in Indonesia, hingga Collaborative Governance in Controlling Illegal Mining in Indonesia. Tema-tema tersebut memperlihatkan konsistensinya dalam mengkaji tata kelola pemerintahan dan dinamika kebijakan publik di Indonesia.
Di bidang literasi akademik, Prof. Mansyur Achmad juga dikenal sebagai penulis buku yang produktif. Karyanya yang berjudul Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik menjadi salah satu referensi penting dalam kajian administrasi publik dan telah mengalami beberapa kali cetak ulang sejak pertama diterbitkan pada tahun 2010.
Selain itu, ia juga melahirkan berbagai buku lain seperti Dilema Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Manajemen Pelayanan Publik, hingga Mobile Government (Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital).
Pada tahun 2024 hingga 2025, produktivitasnya semakin meningkat dengan terbitnya buku Kepemimpinan dalam Organisasi, Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Pemerintahan Daerah, Jalan Terjal Demokrasi, dan Demokrasi: Perspektif Administrasi Publik dan Politik.
Saat ini, Prof. Mansyur Achmad juga tengah menyiapkan buku terbaru berjudul Dilema Administrasi Publik di Tengah Pusaran Kekuasaan yang masih dalam proses editing dan dijadwalkan terbit pada tahun 2025.
Produktivitas ilmiah tersebut mempertegas posisi Prof. Mansyur Achmad sebagai salah satu akademisi administrasi publik yang aktif mengembangkan gagasan tentang pemerintahan modern, pelayanan publik, demokrasi, serta tata kelola negara berbasis ilmu pengetahuan. Dari ruang kelas hingga forum internasional, pemikirannya terus memberi kontribusi dalam penguatan ilmu pemerintahan di Indonesia.
Selain itu, beliau pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI yaitu Satya Lencana Karya Bhakti 30 Tahun.
Dari Singapura hingga Korea Selatan Suarakan Tata Kelola Pemerintahan
Perjalanan akademik Mansyur Achmad tidak hanya berlangsung di ruang kuliah dan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tetapi juga meluas ke berbagai forum internasional yang membahas pemerintahan, demokrasi, pelayanan publik, hingga pembangunan manusia.
Selama lebih dari dua dekade, Prof. Mansyur Achmad aktif menjadi narasumber, peserta seminar internasional, sekaligus peneliti dalam berbagai isu strategis pemerintahan dan administrasi publik. Kiprahnya dimulai sejak mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tingkat nasional di PPSDP Cibubur pada tahun 1993, dilanjutkan dengan Penataran Kewaspadaan Nasional (TARPADNAS) tahun 1994.
Namanya mulai dikenal luas di forum internasional ketika menjadi narasumber pada Seminar Internasional SKIMIX Universitas Padjadjaran dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam Simposium Kebudayaan Indonesia–Malaysia di Bandung tahun 2005. Pada tahun yang sama, ia juga aktif menyampaikan materi tentang gender dalam perspektif otonomi daerah di Singapura dan Kuala Lumpur, Malaysia.
Konsistensinya dalam membahas isu desentralisasi dan pemerintahan daerah membuatnya kerap diundang sebagai pembicara internasional. Ia pernah menjadi narasumber tentang Quo Vadis Otonomi Daerah di Indonesia di Indonesian Singapore Friendship Association (ISFA), Singapura, serta di berbagai lembaga pemerintahan Malaysia seperti National Productivity Corporation (NPC), Federal Department of Town and Country Planning, hingga FELDA Kuala Lumpur.
Tak hanya di kawasan Asia Tenggara, Prof. Mansyur Achmad juga aktif mengikuti konferensi internasional di berbagai negara. Ia tercatat menghadiri The First International Conference on Public Organization Management in the Era of Democratization di Singapura tahun 2011, seminar ekonomi dan investasi halal di Kuala Lumpur tahun 2012, hingga konferensi manajemen dan ilmu sosial di Bangkok, Thailand tahun 2013.
Di bidang tata kelola halal dan pelayanan publik modern, kiprahnya juga cukup menonjol. Ia mengikuti International Halal Research di Malaysia, Thailand Halal Assembly di Bangkok, hingga International Halal CB Conference di Seoul, Korea Selatan. Selain itu, ia juga menjadi bagian dari pelatihan auditor halal internasional di YARSI University Jakarta.
Pada tahun 2015, Prof. Mansyur Achmad turut terlibat dalam pembangunan jejaring kerja sama pemerintah daerah dan KKSS dengan Kedutaan Indonesia di Perth, Australia Barat. Sementara di dalam negeri, ia aktif menjadi narasumber dalam berbagai pendidikan dan pelatihan DPRD serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2019.
Selain aktif di forum ilmiah, Prof. Mansyur Achmad juga dikenal produktif dalam penelitian akademik yang fokus pada pemerintahan daerah, transformasi digital, pelayanan publik, hingga pembangunan masyarakat.
Beberapa penelitian penting yang pernah dipimpinnya antara lain kajian implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, penelitian peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara, hingga implementasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SIMAYA) dalam mewujudkan electronic government.
Di era transformasi digital, perhatian akademiknya semakin kuat terhadap isu pemerintahan berbasis teknologi. Pada tahun 2024, ia memimpin penelitian tentang strategi percepatan integrasi data kependudukan untuk mendukung transformasi digital di Kota Makassar. Penelitian lainnya membahas peningkatan kinerja pemerintah melalui transformasi digital di Provinsi Bangka Belitung serta optimalisasi e-government di Kabupaten Bogor.
Tak hanya itu, Prof. Mansyur Achmad juga aktif meneliti isu pembangunan sosial dan kemiskinan. Pada tahun 2026, ia memimpin penelitian tentang inklusivitas pembangunan dalam pengentasan kemiskinan di daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah.
Dengan pengalaman panjang sebagai akademisi, narasumber internasional, dan peneliti pemerintahan, Prof. Mansyur Achmad menjadi salah satu figur yang konsisten menghubungkan dunia akademik dengan praktik tata kelola pemerintahan modern. Pemikirannya banyak berkontribusi dalam penguatan demokrasi, desentralisasi, serta pembangunan birokrasi yang adaptif terhadap perubahan zaman.
BIODATA
Prof. Dr. Drs. H. Mansyur Achmad, KM., M.Si
NIP : 196112311989101001
Tempat dan Tanggal Lahir : Cakke, 05 Februari 1961
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.d
Jabatan : Guru Besar
Pekerjaan : Dosen IPDN – Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta
Agama : Islam
Penghargaan : Satya Lencana Karya Bhakti 30 Tahun.dari Presiden RI
PENDIDIKAN
1. Sekolah Dasar Negeri No. 58 Mampu, tamat tahun 1973.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri No. 452 Cakke, tamat tahun 1976.
3. Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri No. 229 Cakke, tamat tahun 1980.
4. Sarjana Muda Ilmu Administrasi, Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Ujung Pandang, tamat tahun 1984.
5. Sarjana Lengkap Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Ujung Pandang, tamat tahun 1986.
6. Program Magister Sains (S2) Bidang Kajian Utama Administrasi Pembangunan, Universitas Hasanuddin (UNHAS) Ujung Pandang, tamat tahun 1996.
7. Program Doktor (S3) Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tamat tahun 2003.
8. Pendidikan Diploma Human Right and Conflict Transformation Training, Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo, dilaksanakan di Puncak–Indonesia (November–Desember 2004) serta di Oslo dan Lillehammer, Norwegia (Juni 2005).
RIWAYAT PEKERJAAN
1. Dosen Yayasan pada Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Ujung Pandang, tahun 1987.
2. Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang diperbantukan pada Universitas Veteran RI Ujung Pandang, tahun 1989.
3. Dosen Tetap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri RI sejak tahun 2005.
4. Instruktur pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Depdagri Jakarta sejak tahun 2005.
5. Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) Jakarta sejak tahun 2013.
6. Dosen Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta sejak tahun 2013.
7. Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menara Siswa Bekasi sejak tahun 2012.
8. Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten sejak tahun 2011.
9. Dosen Pascasarjana Program Doktor (S3) Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2012.
10. Dosen Pascasarjana Universitas Eka Sakti (UNES) Padang sejak tahun 2013.
11. Dosen Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Banten sejak tahun 2015 hingga sekarang.
12. Anggota Senat Perguruan Tinggi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri RI) periode 2019–2022.
13. Sekretaris Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri RI) periode 2020–2021.
14. Ketua Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri RI) periode 2021–2025.
15. Kepala Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri RI) sejak tahun 2025 hingga sekarang.
PENGALAMAN ORGANISASI
1. Sekretaris LAPELMI HMI Cabang Ujung Pandang, tahun 1986.
2. Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Islam Indonesia (DPD AMII) Sulawesi Selatan periode 1994–1997.
3. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Veteran Republik Indonesia (PP IKA UVRI) Ujung Pandang periode 1989–1999.
4. Ketua Departemen Kajian Keislaman Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Sulawesi Selatan periode 1995–2000.
5. Ketua Angkatan Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Sains Universitas Hasanuddin, tahun 1991.
6. Ketua Ikatan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (IMPP/SENAT UNPAD) periode 1997–2000.
7. Presidium Forum Mahasiswa Pascasarjana (WACANA) Indonesia periode 1999–2001.
8. Dewan Pakar Forum Mahasiswa Pascasarjana (WACANA) Indonesia periode 2004–2006.
9. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Keluarga Massenrempulu (DPP HIKMA) periode 2003–2009.
10. Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) periode 2004–2009, 2009–2014, dan 2014–2019.
11. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jakarta Megapolitan periode 2010–2015.
12. Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) DKI Jakarta periode 2010–2015.
13. Sekretaris Masyarakat Kybernologi Indonesia (MKI) periode 2013–2018.
14. Wakil Ketua Departemen Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Majelis Nasional KAHMI periode 2013–2018.
15. Wakil Ketua Forum Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri periode 2013–2018.
16. Ketua ICMI Orwil Jakarta Megapolitan periode 2015–2020.
17. Anggota Persatuan Penembak Indonesia (PERBAKIN) Garuda Sakti Shooting Club, tahun 2017.
18. Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Negara Majelis Nasional KAHMI periode 2018–2023.
19. Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Veteran Republik Indonesia periode 2018–2024.
20. Ketua Departemen Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa Majelis Nasional KAHMI periode 2023–2028.
21. Dewan Pakar Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) periode 2019–2024.
22. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Massenrempulu (DPP HIKMA) periode 2021–2026.
23. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Kerukunan Keluarga Bugis Sidenreng (PB KEBUGIS) periode 2022–2027.
24. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) periode 2023–2027.
25. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Dosen (DPP FKD) Indonesia, tahun 2023.
26. Wakil Ketua Umum Perkumpulan Penggemar American Jeep Indonesia (PPAJI) periode 2025–2029.
27. Ketua Umum Bagaya Jeep Classic (BJC) periode 2026–2031.
28. Ketua Umum Pusat Kajian Strategis Ideologi Pancasila (PUSKAS IP) periode 2025–2031.
29. Ketua Harian Gerakan Bela Negara Indonesia (GBNI) periode 2026–2031.
30. Sekretaris Jenderal Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) periode 2026–2031.
HASIL KARYA
A. Penulisan Jurnal Nasional
1. The Influence of Employee Professionalism and Competence in Improving the Quality of Employee Service One Stop Integrated Services, Kembangan District, West Jakarta Administrative City (2023).
2. Implementasi Kebijakan Bangga Papua di Kabupaten Asmat Provinsi Papua (2023).
3. Analisis Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Fungsional Tertentu pada BKPPD Kota Kupang (2022).
4. Pengembangan Modal Sosial Masyarakat dalam Program Makassar Tidak Rantasa (2021).
5. Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Surat dalam Mewujudkan Electronic Government di Provinsi Jawa Tengah (2021).
6. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS) di Kabupaten Pesawaran (2021).
7. Kompetensi Tenaga Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Paser (2021).
8. Analisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Program GADIS di Kabupaten Pesawaran (2020).
9. Numerical Computation of Theory of Heat Conduction for Waterflow Analysis (1999).
Penulisan Jurnal Internasional
1. The Governments’ Use of Social Networking Sites (SNS) to Promote Citizens’ Trust During COVID-19 (Q1, 2023).
2. The Role of Digital Marketing, Word of Mouth (WoM), and Service Quality on Purchasing Decisions of Online Shop Products (Q2, 2023).
3. Coronavirus Disease (COVID-19): A Regional Autonomy Point of View (Q2, 2020).
4. The Effect of E-Government Implementation on the Quality of Electronic Identity Card Public Service in Indonesia (Q3, 2021).
5. Territorial Geographical Boundaries in Normative Characteristics: A Concrete View of Regional Autonomy (Q4, 2020).
6. Innovative Behavior on the State Civil Apparatus (2023).
7. Dilemma of Decentralization and Local Autonomy in Indonesia (2023).
8. Government Support and Policy Design to Improve MSME’s Performance (2023).
9. Implementation of Policies to Build Prosperous Papuan Generations and Families in Asmat District (2023).
10. Infrastructure Development Strategy in Increasing Connectivity Between Regions (2023).
11. Implementation of Information Technology Utilization Policy in Tegal City (2023).
12. The Dynamics of Regional Autonomy in Indonesia (2022).
13. Collaborative Governance in Controlling Illegal Mining in Indonesia (2022).
14. Implementation of Papua Special Autonomy Policies for Improving Community Welfare (2022).
15. Government Policy Solution to Build Social Welfare by Decentralization (2022).
16. The Existence of State-Owned Enterprises (SOEs): A Case on Nusantara Bonded Zone of Indonesia (2022).
17. Influence of Extension and Tax Service to Compliance of Personal Tax in Indonesia (2022).
18. The Effect of Operational Education Costs on Good Governance in DKI Jakarta (2022).
19. Governance of Financial Assistance to Political Parties Based on Good Governance Principles in Indonesia (2022).
20. The Energy Dynamics of Decentralization from 2004 to 2020 (2021).
21. Empowerment of Fisherman Communities Based on Local Wisdom in Kepulauan Seribu (2021).
22. Gender Mainstreaming at DPR RI during Period 2019–2024 (2021).
23. The Implementation of E-Government to Increase Democratic Participation (2021).
24. Ambiguous Policy on Securing the Vital Objects of the Indonesian Armed Forces in East Java (2021).
25. Regional Autonomy in Literature: Indonesian and International (2020).
26. Dilemma of Decentralization and Local Autonomy in Indonesia (2016).
27. New Paradigm of Public Service in Indonesia in Control and Responsibility Perspective (2015).
C. Penulisan Buku
1. Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik (2010, 2011, 2012, 2015, 2017).
2. Dilema Desentralisasi dan Otonomi Daerah (2013, 2014).
3. Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (2020).
4. Manajemen Pelayanan Publik (2021).
5. Mobile Government (Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital) (2023).
6. Konsep Dasar Teori Organisasi (2023).
7. Elemen Dasar Pemerintahan Daerah: Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah (2023).
8. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Sektor Publik (2023).
9. Kepemimpinan dalam Organisasi (2024).
10. Ilmu Administrasi Publik (2024).
11. Administrasi Pemerintahan Daerah (2024).
12. Jalan Terjal Demokrasi (2025).
13. Demokrasi: Perspektif Administrasi Publik dan Politik (2025).
14. Dilema Administrasi Publik di Tengah Pusaran Kekuasaan (dalam proses editing, 2025).
PENGALAMAN MENELITI
1. Penelitian tentang pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap efektivitas kerja pegawai di Kantor Kelurahan Manggala Kota Makassar, Lembaga Penelitian IPDN, 2013.
2. Penelitian tentang kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial perempuan dan anak di perdesaan, Kemendes RI, 2015.
3. Penelitian tentang kajian legal analysis perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPR RI, 2015.
4. Penelitian tentang implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Tasikmalaya, Lembaga Penelitian IPDN, 2016.
5. Penelitian tentang peningkatan sumber daya manusia ASN pada BKD Kota Bogor, Lembaga Penelitian IPDN, 2018.
6. Penelitian tentang implementasi kebijakan Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SIMAYA) di Kota Semarang, Lembaga Penelitian IPDN, 2020.
7. Penelitian unggulan tentang partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu era pandemi COVID-19, Lembaga Penelitian IPDN, 2021.
8. Penelitian mandiri tentang collaborative governance dalam pengembangan BUMDes di Kabupaten Bekasi, Sekolah Pascasarjana IPDN, 2024.
9. Penelitian tentang strategi percepatan integrasi data kependudukan dalam mendukung transformasi digital di Kota Makassar, sebagai Ketua Tim Peneliti, Lembaga Penelitian IPDN, 2024.
10. Penelitian tentang peningkatan kinerja pemerintah melalui transformasi digital di Provinsi Bangka Belitung, Lembaga Penelitian IPDN, 2025.
11. Penelitian tentang optimalisasi e-government Kabupaten Bogor sebagai Ketua Tim Peneliti, Sekolah Pascasarjana IPDN, 2025.
12. Penelitian tentang implementasi kebijakan penataan kawasan industri dan dampaknya terhadap masyarakat lokal di Kabupaten Bekasi sebagai Ketua Tim Peneliti, Sekolah Pascasarjana IPDN, 2026.
13. Penelitian tentang inklusivitas pembangunan dalam pengentasan kemiskinan pada daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua Tengah sebagai Ketua Tim Peneliti, Lembaga Penelitian IPDN, 2026.
PENATARAN, SEMINAR, DAN NARASUMBER
1. Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Tingkat Nasional di PPSDP Cibubur, tahun 1993.
2. Penataran Kewaspadaan Nasional (TARPADNAS) Angkatan XIV Tingkat Nasional di PPSDP Cibubur, tahun 1994.
3. Narasumber Seminar Internasional SKIMIX UNPAD–UKM dalam Simposium Kebudayaan Indonesia–Malaysia di Bandung, 10–12 Mei 2005.
4. Narasumber tentang Gender dalam Perspektif Otonomi Daerah di Singapura dan Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus 2005.
5. Narasumber tentang Quo Vadis Otonomi Daerah di Indonesia pada Indonesian Singapore Friendship Association (ISFA), Singapura, tahun 2006.
6. Narasumber tentang Quo Vadis Otonomi Daerah di Indonesia pada National Productivity Corporation dan Federal Department of Town and Country Planning, Kuala Lumpur, Malaysia, September 2005.
7. Narasumber pada FELDA Kuala Lumpur, Malaysia tentang Quo Vadis Otonomi Daerah di Indonesia, September 2005.
8. The First International Conference on Public Organization Management in the Era of Democratization Comparing Models in Various Countries, Singapura, 21–22 Januari 2011.
9. Seminar Economics, Investment Cooperation & Taxation Aspects Indonesia–Malaysia World Halal Research, Kuala Lumpur, Malaysia, 3–7 April 2012.
10. International Seminar Multiliteracies in Language Education di SEAMEO Regional Language Centre, Singapura, 16–18 April 2012.
11. ASPA Indonesia International Seminar and IAPA Annual Conference 2012 tentang “Innovative Governance”, Universitas Brawijaya Malang, 12–14 Juni 2012.
12. International Halal Research, Kuala Lumpur, Malaysia, 2–5 April 2013.
13. Annual Conference on Management and Social Science, Bangkok Thailand, 16–18 April 2013.
14. Membangun Kerjasama Pemerintah Daerah dan KKSS dengan Kedutaan Indonesia di Perth, Australia Barat, 12–18 Maret 2015.
15. International Halal CB Conference dan International Expo Korea, Seoul Korea Selatan, 6–12 Agustus 2015.
16. Bimbingan Teknis Nasional Yayasan Produk Halal Indonesia (YPHI) tentang Wajib Sertifikasi Halal berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014, Jakarta, 18–20 November 2015.
17. Seminar Internasional IPDN “Mencari Format Revolusi Mental Kader Pamong Praja”, Jakarta, 10 Desember 2015.
18. Thailand Halal Assembly 2015 di Queen Sirikit National Convention Center, 25–27 Desember 2015.
19. Narasumber Penyusunan Kebijakan dan NSPK pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI, tahun 2015.
20. World Halal Conference 2016 di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Malaysia, 30–31 Maret 2016.
21. International Training for Halal Auditor di YARSI University Jakarta, 9–10 April 2016.
22. International Conference “The Challenges of Educational Management and Administration in Competitive Environment”, Makassar, 15–17 April 2016.
23. Thailand Halal Assembly 2016 di Queen Sirikit National Convention Center, 9–13 Desember 2016.
24. Narasumber pada International Conference on Multidisciplinary Academic 2017 di Swiss Garden Hotel Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 2017.
25. Narasumber pada Pendidikan dan Pelatihan DPRD dan Pemerintah Daerah se-Indonesia sejak tahun 2005–2019.
26. Narasumber pada Seminar Antar Bangsa Pembangunan Manusia 2017 di KUIM Malaka Malaysia, 21 November 2017.
27. Mengikuti berbagai seminar internasional sejak tahun 2018 hingga sekarang.
