MAKASSAR, LINKSULSEL.COM– Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman membuka Rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Sulawesi Selatan di Hotel Four Point, Makassar 25 April 2019.
Reforma agraria atau disebut juga pembaruan agraria merupakan proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah).
“Rapat kordinasi ini dilandasi dengan adanya beberapa permasalahan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi instansi terkait, agar dapat memberikan arahan pelaksanaan tim gugus tugas reforma agraria”, ujar Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulsel Dadang Suhendi.
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Penataan Agraria Muhammad Ikhsan mengungkapkan jika Sulawesi Selatan merupakan Provinsi dengan proses Reforma Agraria yang sangat baik.
“ini dapat dilihat dari proses legalisasi aset yang terdiri dari lahan transmigrasi dan prone, serta radistribusi aset yang terdiri dari HGU (Hak Guna Usaha) atau tanah terlantar dan pelepasan kawasan hutan. Juga pemberian akses pemanfaatan lahan hutan”, Ungkap Muhammad Ikhsan.
Setidaknya terdapat tiga persoalan pokok dalam melaksanakan reforma agrarian. Pertama ketimpangan penguasaan tanah negara, kedua timbulnya konflik agrarian yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu dan ketiga timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Reforma Agraria. Kegiatan ini merupakan program Presiden yang sangat hebat menurut saya. Dengan harapan ke depan, konflik agraria yang sering terjadi di masyarakat dapat diatasi. Mengingat maraknya konflik lahan yang terjadi khususnya rumah ibadah dan pendidikan, mafia tanah yang perlu dievaluasi”, Ungkap Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya.
Wagub juga menyampaikan komunikasi yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terbuka dan mendukung untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan berbagai instansi yang ada mulai dari pusat dan antar lembaga.
Editor: Henny
