MAKASSAR, LINKSULSEL.COM- Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS itu menyampaikan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan infrastruktur lainnya merupakan hak bagi seluruh warga negara, termasuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil.
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2023 menunjukkan, lebih dari 1.200 desa di pulau-pulau terpencil belum mendapatkan akses listrik. Sebagian besar masyarakat di desa-desa ini masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel yang tidak berkelanjutan dan memberatkan secara ekonomi.
“Biaya operasional pembangkit listrik tenaga diesel cukup tinggi, mencapai Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per kWh. Hal ini memberatkan secara ekonomi bagi masyarakat pulau yang sebagian besar berpenghasilan rendah,” kata Yeni Rahman Sabtu 25 Mei 2024.
Pulau-pulau terpencil seperti Pulau Karampuang, Pulau Bontosua, dan Pulau Bonerate di wilayah Sulawesi Selatan masih menghadapi masalah minimnya akses listrik.
Masyarakat setempat hanya mendapat listrik selama beberapa jam pada malam hari dari pembangkit listrik tenaga diesel. “Keterbatasan akses listrik di pulau-pulau terpencil juga berdampak pada minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tersedia. Banyak puskesmas dan sekolah yang tidak dapat beroperasi secara optimal karena kurangnya pasokan listrik,” tambahnya.
Editor: Arus
