Wajah Baru Potensi Dominasi DPRD Makassar Periode 2024-2029

Dari 50 wajah lama, setidaknya 7 orang memilih untuk tidak mencalonkan diri kembali di DPRD Kota Makassar, melainkan beralih ke level yang lebih tinggi. Saat ini, dari 43 petahana yang mencalonkan diri kembali, hanya sebagian kecil yang berhasil terpilih kembali. Mayoritas dari mereka berpotensi gagal, termasuk wakil Ketua DPRD Makassar dari Demokrat, Adi Rasyid Ali, dan wakil Ketua DPRD dari Golkar, Andi Nurhaldin Nurdin Halid.

Dari 50 calon legislatif yang berpotensi untuk kembali duduk di DPRD Makassar hanya 22 petahana dari 43 yang maju sebagai caleg pada Pemilu 2024, bersama dengan ratusan pendatang baru. Saat ini, 27 pendatang baru berpeluang duduk.

Berdasarkan update Real Count KPU hingga Jumat, 23 Februari siang, tercatat progress 2060 dari 4004 Tempat Pemungutan Suara (TPS) (51,45 persen). Dalam hal perolehan suara partai, Golkar memimpin dengan 40.603 suara, disusul oleh NasDem dengan 38.810 suara, PKS dengan 32.331 suara, dan Gerindra dengan 30.042 suara.

Sementara itu, caleg dengan suara terbanyak adalah Supratman dari Dapil 4 dengan 5.891 suara, diikuti oleh Jufri Pabe dari NasDem dengan 5.495 suara, yang juga berasal dari Dapil yang sama.

Perlu dicatat bahwa pendatang baru, Muhammad Yulianto Badwi dari Golkar, meraih suara terbanyak di Dapil 2 dengan 4.948 suara. Ini adalah partisipasi pertamanya dalam Pileg DPRD Makassar dan dia adalah suami dari Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika.

Dari Dapil 4, caleg Golkar, drg Eshin Usami Nur Rahman, meraih suara terbanyak dari partainya dengan 4.896 suara. Eshin Usami Nur Rahman adalah pendatang baru dan anak dari Politisi Senior Golkar Sulsel, Rahman Pina.

Selain itu, dari Dapil 1, caleg PKB, dr. Fahrizal Arrahman Husain, meraih 4.498 suara. Ia adalah anak dari Rektor UNM saat ini. Ismail, juga dari Golkar, meraih 3.612 suara, dan ini adalah suara yang cukup tinggi.

Direktur Riset dan Data Lembaga Insert Institute Reskiyanti, menilai bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan pergeseran petahana dari kursi parlemen.

“Misalnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja petahana dan aspirasi yang belum terpenuhi dengan baik,” jelasnya pada Ahad 25 Februari 2024.