MAKASSAR, LINKSULSEL.COM- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (BEM UNM) menggelar konferensi pers terkait sikap kelembagaan bersama beberapa BEM Fakultas menolak status UNM yang akan beralih dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di Gedung BD FE UNM, Kamis (20/12/2018).
Presiden BEM UNM, Dwi Rezki Hardianto mengatakan, salah satu syarat teknis kampus untuk menuju BLU ialah kampus harus bisa mentransparansikan pengelolaan keuangannya.
“Bagaimana mungkin UNM bisa menuju BLU sedangkan masalah transparansi saja birokrasi tidak becus. Malahan jika ada yang mempertanyakan anggaran serta realisasinya, maka balasannya adalah skorsing dan paling parah adalah pemukulan,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Presiden BEM Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNM, Resky. Ia mengaku, sampai sekarang belum ada tindakan hukum yang diberikan oleh pihak birokrasi kepada oknum dosen di FIK yang melakukan pemukulan terhadap mahasiswa.
“Tindakan premanisme oknum dosen yang memukul mahasiswa itu harus diberikan sanksi. Sampai sekarang birokrasi bungkam, bahkan mungkin menganggap kasus ini sudah selesai,” ungkapnya.
Dilain hal, Presiden BEM Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) UNM, Youri mengaku, seiring meningkatnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 15% setiap tahunnya juga menjadi pokok permasalahan UNM yang sangat memeras mahasiswa.
“Intinya berbagai persoalan yang menjadi fokus kita menjadi dasar kami menolak status BLU untuk diterapkan di UNM,” tuturnya.
Youri juga menganggap status BLU itu akan memberikan ruang secara otonom bagi kampus untuk tidak lagi berorientasi pada pendidikan tetapi lebih kepada mengedepankan profit.
Diketahui, Konferensi Pers ini diikuti oleh beberapa BEM Fakultas di UNM yakni BEM Fakultas Ekonomi (FE), BEM Fakultas Ilmu Keoalahragaan (FIK), BEM Fakultas Teknik (FT), BEM Fakultas Psikologi (FPSI), BEM Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), dan BEM Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS).
(rilis)
Editor: Ahmad
