MAKASSAR, LINKSULSEL.COM- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk mengambil bagian dalam usaha pertambangan. Lelang telah dilakukan pusat, dan sesuai aturan, BUMD akan menjadi prioritas.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jeneponto bersama Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Andi Sudirman mengungkapkan, Wamen ESDM meminta agar pemprov dan pemerintah daerah secepatnya mengoptimalkan potensi pertambangan Sulsel. Biaya minimum sebagai kompensasi atau jaminan mengikuti lelang sebagai prioritas, estimasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki dana sebesar Rp 200 miliar.
“Memang sudah saatnya pemerintah provinsi memiliki mesin uang sendiri, sehingga tidak lagi mengandalkan pendapatan dari pajak kendaraan yang membebani masyarakat langsung. Salah satunya, melalui BUMD tambang ini,” ungkap Andi Sudirman, Rabu (28/11).
Sebelumnya, Wamen ESDM menunggu follow up selanjutnya jika pemprov memang serius memiliki usaha pertambangan. Hal ini diungkapkan, mengingat rencana lelang yang terus akan digalakkan oleh pusat di 2019.
Andi Sudirman menyampaikan, sudah ada investor yang bersedia bekerja sama dengan BUMD. Dengan syarat, BUMD dikelola secara profesional oleh ahli dan praktisi dalam pertambangan.
Diketahui, khusus BUMD ini Pemprov telah melakukan usulan anggaran sebesar Rp 200 miliar penyertaan modal.
“Mudah-mudahan DPRD punya pandangan yang sama, termasuk dalam penyertaan modal mencukupi minimum syarat dalam pelelangan di angka Rp 200 miliar, sebagaimana yang disampaikan Wamen ESDM,” harap Andi Sudirman.
Editor: Ahmad Rusli
