JAKARTA, LINKSULSEL.COM– Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto tampil sebagai narasumber pada kegiatan Desiminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan oleh kantor staf Presiden Republik Indonesia bertempat di Ballroom Mandarin Oriental Jakarta, Kamis 20/12/2018.
Aacara dibuka oleh Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko, S.IP. Kepala Staf Kepresidenan dihadiri oleh Sophie Kemkhadze UNDP Indonesia Deputy Country Director Dr. Soni Sumarsono, M.DM. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
Kabag Humas Kota Makassar Moh. Roem, menjelaskan bahwa walikota dan Bupati yang tampil sebagai narasumber merupakan pilihan dari mereka yang berkomitmen kuat terhadap pencegahan korupsi didaerahnya masing – masing.
“13 walikota bupati dipilih melalui tahapan evaluasi sebagai kepala daerah yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Selain itu juga dipilih kota yang telah dilakukan pengukuran indeks persepsi lokal oleh Transparency International Indonesia. Dimana kegiatan ini bertujuan menyampaikan Stranas PK dan Aksi Pencegahan Korupsi 2019 – 2020 kepada para pemangku kepentingan kunci di daerah-daerah terpilih,” ujarnya.
Lebih jauh Roem menjelaskan bapak walikota dalam pemaparannya telah dilakukan kerjasama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) / Civil society Organization pada 5 (lima) sektor yaitu : Sektor Kesehatan : berupa pedampingan dan asistensi dari transparansi International Indonesia ( TII) dan ACC Sulawesi Untuk memperbaiki Sistem Pelayanan Publik dan sistem pengendalian Internal di RSUD Daya. Sektor Pendidikan berupa kerjasama dengan Masyarakat Pendidikan untuk menghilangkan Pungli di Sekolah,
Demikian pula dengan Pengadaan barang dan jasa : dengan melakukan pendampingan dan asistensi pembentukan Lembaga Pemantau Independen (LPI) pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Makassar, pemberian bantuan teknis Tata Cara pemantauan pengadaan barang dan jasa berbasis resiko dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Di sektor Perizinan berupa kerjasama dengan ACC Sulawesi untuk meningkatkan transparansi pemberian perizinan di Pemerintah Kota Makassar. Serta melakukan sistem Open Government yakni Penyusunan rencana aksi daerah Open Government Partnership (OGP) Project di Kota Makassar untuk memperjelas ruang partisipasi masyarakat melalui gerakan keterbukaan pemerintah bekerjasama dengan sekretariat Nasional CSO Open Government Partnership yang diinisiasi oleh Kopel Indonesia.
“Semuanya dipaparkan dihadapan staff kementrian RI dilakukan dalam format talkshow, dengan melibatkan perwakilan walikota dan bupati yang terpilih, serta kelompok strategis yakni akademisi, pakar terkait isu korupsi, pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten/kota, dan organisasi masyarakat sipil,” terangnya.
Selain 13 memgundang walikota bupati terpilih, kantor staff kepresidenan RI juga mengundang kantor Inspektorat daerah terpilih; Organisasi masyarakat sipil pendukung isu anti-korupsi; Kementerian/Lembaga terkait; dan juga Media.
Dalam kesempatan tersebut selain bupati dan Walikota (13 Orang) yang terpilih sebagai narasumber, tampil pula Dirjen Otonomi Daerah/Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Indonesia Corruption Watch (ICW). Transparency International Indonesia (TII). Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dihadiri sebanyak 150 orang peserta yang datang dari berbagai daerah yang terpilih di Indonesia.
Editor: Ahmad
