“Ini ada APBD Rp 10 triliun. Silahkan Anda berinovasi memoles kota dan memoles wisata masing-masing. Praktis uang ini kita serahkan ke daerah-daerah, yang penting programnya jelas. Kita ingin lima tahun ke depan tidak ada lagi kota yang jorok di Sulsel,” kata Nurdin Abdullah sebelum membuka Musyawarah Daerah X Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, di D’Liquid Hotel Claro, Sabtu (16/3).
Menurut Nurdin Abdullah, dana APBD jika dibagi ke kabupaten atau kota dalam jumlah kecil, tidak bakal menghasilkan sesuatu. Saat masih menjabat Bupati Bantaeng, ada dana bantuan pembangunan daerah dari provinsi yang nilainya Rp 1 miliar untuk tiap kabupaten/kota, atau total Rp 24 miliar setahun.
“Tahun ini nilainya saya naikkan menjadi Rp 300 miliar,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemprov Sulsel tak segan mengeluarkan dana tambahan demi merealisasi fasilitas penting buat rakyat. Contohnya, penyediaan sarana air bersih di Kabupaten Wajo.
“Kabupaten Wajo dari dulu persoalannya selalu kebutuhan air bersih. Padahal bahan baku dari Danau Tempe begitu berlimpah. Saya bilang ke Bupati Wajo, kalau tidak ada teknologi di dalam negeri, coba cari teknologi luar negeri,” katanya.
Bupati akhirnya menemukan teknologi asal Jerman. Setelah dikalkulasi, total membutuhkan dana puluhan miliar, sementara Kabupaten Wajo hanya memiliki anggaran Rp 10 miliar.
“Saya bilang oke, sisanya provinsi yang tanggung,” pungkasnya.
Contoh lain, Wali Kota Parepare yang kesulitan dana terkait pembangunan RS Hasrie Ainun Habibie. “Saat lewat Parepare, saya tanya ke wali kota, kenapa pembangunan rumah sakit mangkrak? Pak Wali bilang, Iya Pak Gub, ada dana dari DAK Rp 10 miliar di 2016. Tahun kedua sudah tidak turun lagi dananya,” paparnya.
Menurut Wali Kota, lanjut gubernur, rumah sakit bisa diselesaikan jika tersedia dana Rp 55 miliar. “Apakah sudah termasuk peralatan medis, tempat tidur? Ternyata belum. Total butuh Rp 75 miliar hingga siap beroperasi. Pertengahan Februari lalu, saya sudah serahkan bantuan Rp 75 miliar itu,” terangnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Selain sarana vital, gubernur juga menggenjot pembangunan daerah wisata seperti Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.
“Tahun ini saya siapkan anggaran untuk membenahi Toraja dan Toraja Utara. Pokoknya Toraja di malam hari harus bersinar. Kita mau jadikan Toraja menjadi Kota Ramah Turis,” tuturnya.
Pada tahun 2019, bakal diadakan shuttle bus berikut halte-haltenya dari Makale (ibu kota Tana Toraja) menuju Rantepao (ibu kota Toraja Utara). Juga membuat pedestrian yang bagus, agar turis bisa berjalan kaki dengan nyaman dan aman.
Demi mendongkrak kedatangan turis, gubernur juga melobi Garuda Indonesia agar membuka jalur penerbangan langsung dari Makassar ke Osaka Jepang pulang-pergi. Pesawat Garuda dari Denpasar bakal singgah Makassar untuk mengangkut penumpang serta barang, sebelum terbang ke Osaka. Begitu juga sebaliknya. Limpahan turis dari Bali tentu juga sangat diharapkan bagi pariwisata Sulsel.
Pada intinya, Nurdin Abdullah mengambil sikap bahwa provinsi merupakan supporting bagi kabupaten dan kota. “Provinsi bukan saingan kabupaten dan kota,” tegasnya.
Kebijakan itu ternyata mendapat dukungan penuh dari 24 bupati dan wali kota. Salah satu contoh, Bupati Bulukumba yang bakal mengikuti apapun kebijakan gubernur terkait pengembangan wisata pantai Tanjung Bira.
“Bupati Sukri Sapewali bilang, pokoknya saya serahkan ke Pak Gubernur mau diapakan Bira ini,” tutupnya.
Tawa pun pecah. Tepuk tangan kembali menggema dari para stakeholder pariwisata di Sulsel itu.
