MAKASSAR, LINKSULSEL.COM- DPRD Kota Makassar kembali mengelar rapat paripurna Terkait dengan pandangan umum fraksi fraksi DPRD Makassar terhadap RAPBD Tahun 2025. Agenda ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 Sekretariat DPRD Makassar Jalan AP Pettarani, Kamis 21 November 2024.
Dari sembilan Fraksi salah satunya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Makassar mencatat lima poin penting dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pokok 2025. Lima poin tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Fraksi PKB Makassar, Fahrizal Arrahman Husain dalam Rapat Paripurna Pandangan Fraksi terkait Ranperda APBD 2025 Kota Makassar.
Dikatakan bahwa poin pertama, mengenai pendapatan daerah. PKB mencatat adanya peningkatan pendapatan total sebesar 3,8 persen. Lanjut Fahrizal peningkatan itu didorong oleh kinerja pajak daerah yang meningkat signifikan sebesar 14,2 persen dan pendapatan transfer yang naik 12,31 persen.
Ini tentu mencerminkan langkah positif dalam memanfaatkan potensi pajak lokal dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Disisi lain, Fraksi PKB juga mencatat penurunan retribusi daerah hingga 54 persen serta pengelolaan kekayaan daerah sebesar 42,1 persen.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya William Laurin mempertanyakan retribusi yang terdiri dari 3 jenis retribusi direncanakan sebesar Rp118 Milyar lebih jika dibandingkan terget penerimaan dalam APBD tahun 2024 yang ditetapkan Rp257 Milyar lebih, maka terdapat penurunan sebesar Rp139 Milyar lebih atau sebesar 54 persen ini harus dijelaskan soal penurunannya yang cukup drastis.
Selain itu kata William penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan Rp 51 Milyar lebih jika dibandingkan terget penerimaan dalam APBD tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 88 Milyar maka terdapat penurunan sebesar Rp 37 Milyar atau sebesar 42,1 persen hal ini juga diharap walikota makassar untuk bisa melakukan penjelasan dampak dari penurunan tersebut.
Lanjut legislator tiga periode ini menambahkan selain catatan penting diatas, Fraksi PDIP juga memberikan beberapa rekomendasi salah satunya ialah agar pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran harus akuntabel dan transparansi.
Editor: Arus Ahmad
