MAKASSAR, LINKSULSEL.COM- Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 166.000 peserta BPJS yang ditanggung oleh pemerintah.
“Walaupun Pemkot Makassar saat ini, menyiapkan anggaran untuk kurang lebih 175.000 peserta. Jadi sisanya untuk dana cadangan, apabila ada warga miskin yang tidak terkover bpjs,” ujar Naisyah usai menghadiri Rapat Forum Daerah Dinkes Makassar di Hotel Golden Tulip Makassar, Rabu 27 Februari 2019.
Naisyah menambahkan, pendaftaran para peserta BPJS ditangani oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos), sementara penganggarannya ditangani Dinkes.
Adapun, sebanyak 166.000 peserta yang sudah terdaftar, sumber penganggarannya berasal dari 40 persen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Pemerintah Kota menanggung sebanyak 60 persen.
“Dari pusat, menanggung sebanyak 335.000 orang peserta yang dibiayai APBN untuk pemegang Kartu Indonesia Sehat. Sementara yang dibiayai APBD sebanyak 165.000,” ungkapnya.
Ditanya mengenai rumah sakit yang belum terdaftar dalam BPJS, Naisyah menjelaskan, hampir seluruh rumah sakit sudah bekerjasama dengan BPJS. Adapun rumah sakit yang belum terdaftar BPJS, karena belum memiliki akreditasi. BPJS sendiri, jelasnya, memiliki syarat utama harus terakreditasi.
“Hingga Puskesmas dan klinik harus terakreditasi hingga bisa terdaftar BPJS. Tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan 100 persen rumah sakit, klinik dan puskesmas terdaftar dalam Universal Health Covered BPJS. Sekarang baru 80 persen rumah sakit yang terdaftar,” tandasnya.
Editor: HU
